Perbedaan UMR, UMK dan UMP: Mana yang Jadi Acuan?

Ketika sedang mencari pekerjaan di Indonesia, kamu pasti sering menemukan kata UMR. Istilah itu menandakan gaji dan sering muncul di lowongan kerja dengan keterangan “gaji UMR” atau “gaji di atas UMR”.

Selain UMR, ada juga istilah serupa yang kerap digunakan, yakni UMK, dan UMP. Namun, apa itu UMR, UMK, dan UMP?  

Jika kamu belum familier dengan istilah-istilah tersebut, kamu tidak sendirian. Faktanya, banyak orang, termasuk pekerja dan calon pekerja, yang kesulitan membedakan ketiganya. 

Padahal, memahami perbedaan UMR, UMP, dan UMK sangat penting untuk memastikan hak-hak kamu sebagai pekerja terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.  

Kamu mungkin juga bertanya-tanya, dari UMR, UMP, dan UMK, mana yang bisa kamu jadikan acuan? Untuk menjawab pertanyaan itu, simak ulasan selengkapnya dalam artikel ini. Yuk, kita pelajari bersama!

• Apa Itu Upah Minimum?
• Penjelasan Perbedaan UMR, UMK dan UMP
• Pentingnya Memahami Perbedaan UMR, UMK dan UMP
• Proses Penetapan UMR, UMK dan UMP
• Mana yang Menjadi Acuan: UMR, UMK atau UMP?
• Kesimpulan
• Pertanyaan Seputar Upah Minimum

⁠Apa Itu Upah Minimum? 

UMR, UMK, dan UMP adalah singkatan untuk Upah Minimum Regional, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Upah Minimum Provinsi. Ya, ketiganya memiliki kesamaan, yakni mengacu pada standar upah minimum.

Secara garis besar, upah minimum adalah standar gaji terendah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja atau karyawannya. 

Besaran upah minimum itu ditetapkan oleh pemerintah, dan biasanya akan meningkat setiap tahunnya.

Tujuan penetapan upah minimum adalah untuk menjamin pekerja memperoleh penghasilan yang mencukupi demi memenuhi kebutuhan hidup layak. 

Karena biaya hidup di setiap daerah berbeda-beda, nominal upah minimum pun bervariasi.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan upah minimum setiap tahun adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga kebutuhan hidup layak.   

⁠Penjelasan Perbedaan UMR, UMK dan UMP 

Meski sama-sama mengacu pada upah minimum, UMR, UMP, serta UMK memiliki perbedaan dan aturan penggunaannya masing-masing. Berikut penjelasannya: 

UMR (Upah Minimum Regional) 

UMR adalah upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi yang mencakup kabupaten/kota di dalamnya. Penetapannya dilakukan oleh gubernur untuk menjadi acuan pendapatan pekerja di wilayahnya.

Dalam penerapannya, UMR terdiri dari dua tingkat, yakni Tingkat I dan Tingkat II. UMR Tingkat I diubah menjadi UMP, dan UMR Tingkat II diubah menjadi UMK.  

Sejak terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, sistem pengupahan UMR secara tidak langsung sebenarnya sudah tak berlaku lagi.

Meski begitu, istilah UMR masih banyak kerap dipakai masyarakat untuk menyebut upah minimum suatu daerah. 

UMP (Upah Minimum Provinsi) 

Seperti disebutkan sebelumnya, istilah UMR secara resmi sudah tidak digunakan lagi dan digantikan dengan UMP. Jadi, UMP adalah upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur di tingkat provinsi.  

UMP berlaku untuk seluruh pekerja di sektor formal di provinsi tersebut, kecuali ada UMK yang berlaku di kabupaten/kota tertentu.

Penetapannya wajib ditetapkan oleh gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi. 

UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) 

UMK adalah upah minimum yang berlaku di tingkat kabupaten/kota. Penetapannya dilakukan oleh gubernur berdasarkan usulan dari bupati/walikota dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.  

Perlu diketahui, UMK yang berlaku di kabupaten/kota tertentu nilainya lebih tinggi dari UMP yang berlaku di provinsi tersebut.

Baca juga: UMK Bandung Terbaru 2025 dan Peluang Karirnya

⁠Pentingnya Memahami Perbedaan UMR, UMK dan UMP 

Memahami perbedaan UMR, UMK, dan UMP sangat penting bagi pekerja atau calon pekerja. Pasalnya, acuan besaran upah minimum berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan hak-hak mereka di tempat kerja. 

Lantas, apa saja manfaat memahami perbedaan UMR, UMK dan UMP? Berikut penjelasannya:

Mengetahui hak atas upah yang sesuai 

UMR, UMK, dan UMP mengatur besaran standar minimum upah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Dengan memahami perbedaan ketiganya, kamu dapat memastikan upah yang kamu terima sudah layak dan sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah tempatmu bekerja. 

Membantu dalam pengambilan keputusan pekerjaan 

Calon pekerja juga dapat menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan yang lebih baik saat menerima tawaran kerja. 

Misalnya, kamu dapat membandingkan standar upah di berbagai daerah (UMP vs. UMK) untuk memilih lokasi kerja yang memberikan kompensasi terbaik sesuai kebutuhan. 

Dasar untuk negosiasi upah 

Pengetahuan tentang UMR, UMK, dan UMP juga memberikan landasan yang kuat bagi pekerja untuk bernegosiasi dengan pemberi kerja tentang upah. 

Saat melakukan negosiasi gaji, kamu bisa menggunakan standar UMK/UMP yang berlaku sebagai acuan untuk memastikan bahwa tawaran upah tidak berada di bawah ketentuan minimum yang berlaku. 

Melindungi diri dari eksploitasi 

Dengan mengetahui perbedaan UMR, UMK, dan UMP, kamu dapat melindungi diri dari praktik pengupahan yang tidak adil atau eksploitasi.

Dengan begitu, kamu bisa segera mengambil tindakan jika merasa digaji di bawah standar yang seharusnya. 

Mempersiapkan diri untuk karier jangka panjang 

Pemahaman tentang UMR, UMK, dan UMP juga bisa membantu kamu merencanakan karier jangka panjang.

Kamu pun dapat merencanakan keuangan dengan lebih baik, termasuk mempertimbangkan biaya hidup di berbagai daerah. 

Baca Juga: Ini Besaran Gaji UMR Kudus Terbaru 2025 dan Peluang Kariernya

⁠Proses Penetapan UMR, UMK dan UMP 

UMR, UMK dan UMP ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai faktor.

Proses penetapannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023. 

Dilansir dari Indonesia Baik, berikut penjelasan mengenai proses penetapan UMR, UMK, dan UMP: 

1. Penetapan UMP (Upah Minimum Provinsi) 

UMP dihitung berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di provinsi tersebut. Faktor-faktor yang dipertimbangkan meliputi daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. 

Besaran UMP disesuaikan setiap tahun dengan mempertimbangkan batas atas dan batas bawah upah minimum di wilayah tersebut.

Jika UMP tahun berjalan lebih tinggi dari batas atas UMP yang telah ditetapkan, gubernur harus menetapkan UMP tahun berikutnya sama dengan UMP tahun berjalan. 

UMP ditetapkan oleh gubernur melalui Keputusan Gubernur dan harus diumumkan paling lambat pada tanggal 21 November setiap tahunnya. 

2. Penetapan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) 

UMK ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup di kabupaten/kota tersebut.

Hal itu tentu memberikan ruang bagi UMK untuk menyesuaikan lebih spesifik terhadap kondisi ekonomi lokal dibandingkan dengan UMP. 

Gubernur dapat menetapkan UMK jika rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tersebut selama tiga tahun terakhir lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi. 

Setelah data dan perhitungan dilakukan, rekomendasi diberikan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota kepada bupati atau wali kota, yang kemudian disampaikan kepada gubernur.

Pada akhirnya, Gubernur akan menetapkan besaran UMK. 

3. Penetapan UMR (Upah Minimum Regional) 

Penetapan UMR pernah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999. Di dalamnya tercantum informasi bahwa UMR adalah upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur sebagai acuan pendapatan pekerja di wilayahnya.  

Namun, sejak terbitnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, sistem pengupahan UMR secara tidak langsung sebenarnya sudah tak berlaku lagi.  

Saat ini, standar upah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 yang kemudian mengalami pembaruan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023.

Baca juga: UMK Depok 2025 Terbaru dan Peluang Kerjanya

⁠Mana yang Menjadi Acuan: UMR, UMK atau UMP? 

Dalam konteks pengupahan di Indonesia, UMR sebenarnya adalah istilah lama yang telah diganti menjadi UMP dan UMK.

Jadi, untuk pertanyaan mana yang menjadi acuan, jawabannya tergantung pada wilayah tempat bekerja. 

UMP digunakan sebagai acuan di provinsi secara keseluruhan. Jika sebuah kabupaten atau kota belum memiliki UMK yang ditetapkan, UMP akan menjadi acuan pengupahan di wilayah tersebut. 

Namun, jika sebuah kabupaten atau kota memiliki UMK yang sudah ditetapkan oleh gubernur, UMK itulah yang menjadi acuan bagi pengupahan di wilayah tersebut. 

Biasanya, UMK lebih spesifik dan bisa lebih tinggi dibandingkan UMP karena mempertimbangkan kondisi ekonomi dan inflasi di kabupaten/kota tersebut.

Kita bisa mengambil contoh di Jawa Tengah di mana UMK Kota Semarang tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 3.454.827.

Angka itu lebih tinggi dari UMP Jawa Tengah sebesar Rp2.036.947,00. Alhasil, UMK menjadi acuan upah di Kota Semarang. 

Jadi, bisa disimpulkan bahwa UMK menjadi acuan utama jika sudah ditetapkan di suatu kabupaten/kota. Adapun UMP digunakan sebagai acuan jika UMK belum ada di kabupaten/kota tersebut.

⁠Kesimpulan 

UMR, UMK, dan UMP adalah singkatan dari Upah Minimum Regional, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Upah Minimum Provinsi.

Memahami perbedaan antara UMR, UMK, dan UMP, sangat penting untuk pekerja dan calon pekerja agar dapat memastikan upah yang adil dan sesuai dengan peraturan.  

Ketika dalam proses mencari kerja atau negosiasi gaji, kamu bisa menjadikan UMK sebagai acuan upah minimum yang lebih utama. Namun, jika UMK belum ditetapkan, kamu bisa menggunakan UMP sebagai standar minimum.

Yuk, persiapkan diri kamu untuk menggapai pekerjaan impian dengan membaca berbagai informasi dan Tips Karier di situs Jobstreet by SEEK. 

Kamu juga bisa mengakses ribuan konten pembelajaran gratis dari banyak pakar industri di KariKu dalam aplikasi Jobstreet. Butuh teman diskusi soal karier untuk memperluas networking? Gabung Komunitas Jobstreet, sekarang!

Setelah itu, jangan lupa perbarui profil Jobstreet kamu dan temukan lowongan kerja yang tepat.

Download aplikasi Jobstreet by SEEK di Play Store atau App Store dan nikmati kemudahan untuk mengakses informasi terbaru seputar dunia kerja hanya dalam satu genggaman saja! Semoga berhasil!

Baca Juga: 6 Cara Mengatur Gaji dengan Efektif Setiap Bulan 

⁠Pertanyaan Seputar Upah Minimum 

1. Apakah semua pekerja berhak mendapatkan upah minimum?
   ⁠Ya, semua pekerja berhak mendapatkan upah minimum sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku di wilayah mereka.
   ⁠
   ⁠Namun, pengecualian dapat berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun atau mereka yang bekerja di perusahaan yang telah mendapat izin penangguhan dari gubernur.
   ⁠
2. Kapan UMP dan UMK biasanya naik?
   ⁠UMP dan UMK biasanya mengalami kenaikan setiap tahun. Penyesuaian ini dilakukan oleh pemerintah berdasarkan faktor ekonomi seperti inflasi, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
   ⁠
   ⁠Adapun penetapan UMP diumumkan paling lambat pada tanggal 21 November, sementara UMK diumumkan paling lambat pada tanggal 30 November tahun berjalan.
   ⁠
3. Bagaimana cara mengetahui UMP/UMK di daerah saya?
   ⁠Untuk mengetahui UMP/UMK di daerahmu, kamu dapat mengakses informasi melalui pengumuman resmi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, baik melalui situs web pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, dinas tenaga kerja setempat, atau melalui media masa.