Daftar Lengkap UMP 2025 Terbaru untuk Setiap Provinsi di Indonesia

Pemerintah Daerah seluruh Indonesia sudah resmi menaikkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2025 pada Desember 2024.

Dikutip dari Kompas.com, rata-rata kenaikan UMP di seluruh Provinsi Indonesia untuk tahun 2025 mencapai 6,5% dan sudah berlaku berlaku sejak 1 Januari 2025.

Angka itu lebih tinggi dari usulan awal Menteri Ketenagakerjaan yang merekomendasikan kenaikan 6%.

Nah, bagi jobseeker atau pencari kerja, kamu wajib mengetahui besaran UMP 2025 terbaru yang sudah ditetapkan pemerintah.

Apalagi, kalau kamu masih berstatus fresh graduate yang belum punya pengalaman kerja.

Soalnya, pengetahuan soal besaran UMP nantinya tidak hanya berguna bagi kamu Ketika melakukan negosiasi gaji.

Tapi, pengetahuan itu juga membantu kamu mengatur keuangan bulanan dan juga memastikan kamu mendapatkan hak upah yang sesuai.

Lantas, berapa besaran UMP 2025 terbaru untuk seluruh Provinsi di Indonesia? Temukan jawabannya dalam artikel ini. Yuk, kita pelajari bersama!

• Apa Itu UMP?
• Daftar Besaran UMP 2025 di Indonesia
• Faktor yang Memengaruhi Besaran UMP
• Perbedaan UMR, UMP, dan UMK
• Kesimpulan
• Pertanyaan Seputar UMP

⁠Apa Itu UMP?

Pada dasarnya, kepanjangan UMP adalah Upah Minimum Provinsi. Mengacu kepada definisi tersebut, istilah UMP berarti standar pembayaran terendah yang penetapannya dilakukan oleh gubernur suatu daerah. Pelaku usaha di setiap provinsi Indonesia harus mematuhinya ketika mengupah pekerja. 

Lantas, mengapa UMP itu penting? Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), fungsi utama UMP adalah mencegah praktik eksploitasi pekerja.  

Dengan kata lain, adanya standar upah ini akan memastikan bahwa pekerja menerima kompensasi yang adil atas hasil kerja keras mereka selama waktu tertentu dan sebagai acuan pendapatan pekerja di wilayahnya.

⁠Daftar Besaran UMP 2025 di Indonesia

Sama seperti tahun 2024, DKI Jakarta masih menjadi Provinsi dengan besaran UMP 2025 tertinggi di Indonesia. UMP DKI Jakarta 2025 mencapai Rp5.396.761.

Setelah DKI Jakarta, dua provinsi lain yang menempati tiga besar UMP 2025 tertinggi di Indonesia adalah Papua dan Kalimantan Utara.

Adapun UMP terendah di Indonesia pada tahun 2025 ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah, yakni Rp2.169.348.

Supaya kamu tidak penasaran, berikut adalah daftar lengkap UMP 2025 seluruh Provinsi di Indonesia seperti dikutip dari Tempo.co:

⁠Faktor yang Memengaruhi Besaran UMP

Dalam menentukan besaran UMP, pemerintah tentu memiliki banyak pertimbangan. Berikut adalah beberapa faktor yang memengaruhi besaran upah minimum di suatu daerah:

Analisis kebutuhan hidup layak (KHL) 

Berdasarkan isi keputusan menteri tenaga kerja pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, salah satu faktor penentu besaran UMP dan UMK setiap tahunnya adalah analisis Kebutuhan Hidup Layak (KHL). 

Analisis KHL menghitung secara rinci berapa banyak uang yang dibutuhkan oleh seorang pekerja dan keluarganya untuk hidup layak tanpa merasa kekurangan atau terpinggirkan di suatu daerah.  

Contohnya, dari segi biaya tempat tinggal, harga bahan makanan, biaya pendidikan, dan akses ke layanan kesehatan. 

Produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah 

Dalam konteks UMP, produktivitas mengacu pada seberapa efisien dan efektif pekerja di suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa. 

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan seberapa cepat ekonomi di daerah tersebut berkembang berdasarkan angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau output ekonomi per kapita. 

Jadi, jika produktivitas meningkat dan pertumbuhan ekonomi positif, baik pelaku usaha maupun pemerintah akan merasa sanggup membayar upah yang lebih tinggi kepada pekerja. 

Kondisi pasar tenaga kerja 

Kondisi pasar tenaga kerja mencakup jumlah pekerja yang mencari pekerjaan (pengangguran) dan jumlah pekerjaan yang tersedia di suatu daerah. 

Kalau jumlah lowongan pekerjaan lebih banyak daripada orang yang mencari kerja, biasanya perusahaan harus menawarkan upah yang lebih tinggi untuk menarik dan mempertahankan pekerja. 

Sebaliknya, jika ada banyak pencari kerja dan sedikit lowongan pekerjaan, kemungkinan besar upah akan tetap rendah karena perusahaan bisa lebih selektif dalam merekrut pekerja. 

Inflasi dan daya beli masyarakat 

Inflasi adalah kenaikan umum harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Jika inflasi tinggi, daya beli uang masyarakat cenderung menurun karena uang mereka hanya dapat membeli lebih sedikit barang dan jasa. 

Upah minimum yang tidak mengikuti tingkat inflasi dapat menyebabkan penurunan daya beli pekerja. 

Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan inflasi dalam menentukan kenaikan upah minimum agar dapat mempertahankan daya beli masyarakat. Nomor 18 Tahun 2022

Baca Juga: Gaji Prorata: Pengertian, Jenis, Rumus, dan Cara Hitung 

⁠Perbedaan UMR, UMP, dan UMK

Hingga saat ini, masih banyak yang menganggap UMR, UMP, dan UMK adalah tiga istilah yang sama. Tapi, ternyata tidak demikian, lho! Apalagi, jika kita membahas UMR dan UMP. 

Jadi, apa saja perbedaan UMP, UMR, serta UMK? Berikut penjelasannya: 

UMP 

Sesuai namanya, Upah Minimum Provinsi (UMP) ditetapkan oleh pemerintah provinsi untuk daerah wilayahnya.

Setiap provinsi memiliki otoritas untuk menentukan besaran UMP-nya sendiri. Sehingga, nominal Upah Minimum Provinsi (UMP) dapat berbeda di masing-masing provinsi tergantung dari kondisi ekonomi, sosial, dan geografisnya. 

UMK 

UMK merupakan singkatan dari Upah Minimum Kabupaten/Kota. Jadi, upah minimum yang berlaku ini ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk daerah-daerah di dalam wilayah administratif Kabupaten/Kota tersebut. 

Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota cenderung lebih rendah daripada UMP karena cakupannya hanya pada tingkat Kabupaten/Kota. 

Dengan kata lain, berbagai hal yang membedakan UMR dan UMK adalah karena biaya kebutuhan hidup di level tersebut umumnya lebih murah dibandingkan dengan wilayah provinsi secara keseluruhan. 

Tapi, sama seperti UMP, penetapan upah UMK juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial di tingkat Kabupaten/Kota.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan adalah tingkat pengangguran, harga-harga barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

UMR 

Sistem pengupahan UMR adalah singkatan dari upah minimum regional yang ditetapkan oleh pemerintah untuk wilayah-wilayah tertentu di luar provinsi, seperti wilayah perbatasan atau zona ekonomi khusus. 

Penetapan upah minimum regional berdasarkan pertimbangan khusus terkait dengan kekhasan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut, seperti tingkat pengembangan ekonomi, aksesibilitas, dan kondisi sosial masyarakat setempat. 

Istilah UMR adalah upah minimum yang sering kali berlaku dalam konteks yang memerlukan perlakuan khusus dalam penetapan upah minimum. 

Misalnya, untuk mendorong investasi atau mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu yang mungkin memiliki tantangan atau potensi tertentu. 

Meski lebih dikenal oleh masyarakat awam, sebenarnya istilah UMR adalah upah minimum yang tidak lagi digunakan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

Sebab, ketika membicarakan upah minimum yang berlaku, istilah yang disebutkan adalah UMP atau UMK, tergantung dari konteks topiknya.

Manakah yang Menjadi Acuan? UMP, UMK atau UMR? 

Sesuai keputusan menteri tenaga kerja, diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 yang berlaku hingga sekarang, UMK akan menjadi patokan gaji minimum untuk suatu daerah jika nominalnya lebih besar daripada UMP. Begitu juga sebaliknya.

Baca juga: Potongan Gaji Karyawan Swasta dan PNS: Komponen, Aturan, & Cara Hitung

⁠Kesimpulan 

Dibandingkan dengan tahun 2024, UMP 2025 di semua provinsi Indonesia sudah mengalami kenaikan dengan rata-rata mencapai 6,5 persen.

Sebagai pencari kerja maupun pegawai, kamu perlu mengetahui perkembangan terbaru dari besaran gaji minimum di suatu daerah.

Dengan demikian, kamu bisa mengatur keuangan dengan lebih baik dan bisa fokus bekerja mengembangkan karier.

Selain memperhatikan UMP, kamu juga wajib mempelajari rata-rata besaran upah profesi yang kamu tekuni ketika melakukan negosiasi gaji. Hal itu ditujukan agar kamu bisa mendapatkan upah yang layak sesuai dengan skill dan standar industri.

Jika ingin mengetahui rata-rata gaji banyak profesi di Indonesia, kamu bisa dengan mudah mendapatkan informasinya dengan membuka rubrik Explore Salaries di situs Jobstreet by SEEK.

Kunjungi juga rubrik Tips Karier untuk mendapatkan tips & trik untuk sukses bersaing di dunia kerja.

Kamu juga bisa mengakses ribuan konten pembelajaran gratis dari banyak pakar industri di KariKu dalam aplikasi Jobstreet. Butuh teman diskusi soal karier untuk memperluas networking? Gabung Komunitas Jobstreet, sekarang!

Setelah itu, jangan lupa perbarui profil Jobstreet kamu dan temukan lowongan kerja yang tepat.

Download aplikasi Jobstreet by SEEK di Play Store atau  App Store dan nikmati kemudahan untuk mengakses informasi terbaru seputar dunia kerja hanya dalam satu genggaman saja! Semoga berhasil!

 Baca Juga: 6 Tips Sukses Meminta Kenaikan Gaji! 

⁠Pertanyaan Seputar UMP

1. Bagaimana cara mengetahui UMP di provinsi saya?
   ⁠Kamu bisa mencari informasinya secara langsung di website resmi pemerintah provinsi atau lembaga terkait di provinsi tersebut. Alternatif lainnya, cobalah membaca artikel yang diterbitkan oleh website media berita terpercaya.
   ⁠
2. Apa yang harus dilakukan jika saya tidak dibayarkan UMP sesuai ketentuan?
   ⁠Sesuai dengan keputusan menteri tenaga kerja, melansir dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPIH”), kamu bisa menggugat perusahaan yang tidak membayar gaji sesuai ketentuan UMP dan UMK ke Pengadilan Hubungan Industrial.
   ⁠
   ⁠Namun, sebelum itu, sesuai peraturan menteri tenaga kerja, kamu disarankan berunding secara pribadi dengan perwakilan tempat kerja dulu dan mendokumentasikan hasilnya. Kalau kamu tidak bisa mencapai kesepakatan bersama, barulah kamu dapat meminta bantuan instansi ketenagakerjaan setempat untuk proses mediasi.
   ⁠
3. Bisakah pengusaha memberikan upah di bawah UMP kepada pekerjanya?
   ⁠Secara umum, tidak boleh dalam peraturan menteri tenaga kerja. Masih merujuk kepada isi UU PPIH, pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut bisa menerima sanksi penjara selama 1-4 tahun dan/atau harus membayar denda sebesar Rp100-400 juta.
   ⁠
   ⁠Tapi, pengecualian berlaku untuk perusahaan UMKM yang masih menggunakan sumber daya tradisional. Mereka dapat membayarkan upah sebesar minimal 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat dan 25% di atas garis kemiskinan tingkat provinsi.
   ⁠
4. Apakah UMP berlaku untuk semua jenis pekerjaan?
   ⁠Ya, UMP berlaku untuk semua jenis pekerjaan yang ada di sebuah provinsi.